HRD Kawal Aspirasi Masyarakat Bener Meriah, Rekonstruksi Jalan Wer Lah–Simpang Lancang Jadi Prioritas IJD 2026
H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berjalan keluar dari ruangan usai rapat di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
FOR TREND RAKYAT
TrendRakyat | Jakarta – Komitmen Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Aceh kembali membuahkan hasil. Rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah kini ditetapkan sebagai prioritas pertama dalam usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan banyak ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan berat hingga terputus.
Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sepanjang sekitar 8 kilometer itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Pembangunan jalan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas kawasan tengah Aceh sekaligus menjadi jalur alternatif strategis yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, serta wilayah sekitarnya.
Kepada wartawan, Kamis (9/7/2026) HRD mengatakan perjuangan tersebut berawal dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan reses, kunjungan kerja, maupun dialog bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Bener Meriah dan Aceh Tengah.
"Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah. Selama ini masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah berharap akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian serta mobilitas warga mendapat penanganan yang serius. Aspirasi itulah yang terus kami bawa dalam berbagai pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI," ujar HRD.
Dalam kesempatan itu, HRD juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran yang dinilainya terus bekerja mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana.
"Alhamdulillah, Menteri PU telah bekerja keras dan beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. Berbagai jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya juga sudah mulai diperbaiki," katanya.
Selain rekonstruksi Jalan Wer Lah–Simpang Lancang, HRD juga menyoroti pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter tersebut dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar.
Menurutnya, pembangunan jembatan itu akan meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, terutama dalam mendukung mobilitas kendaraan bertonase besar.
Mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu menilai masuknya ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD membuktikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat.
Namun demikian, HRD menegaskan perjuangan tersebut tidak berhenti pada tahap usulan. Ia memastikan akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan agar benar-benar terealisasi.
"Ini bukan sekadar membangun jalan dan jembatan. Ini adalah upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, kami berkomitmen mengawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Terkait dinamika penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghindari polemik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, kerusakan berat di kawasan Enang-Enang akibat banjir dan longsor pada November 2025 akan ditangani melalui pembangunan jembatan layang. Namun, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.
Sembari menunggu pembangunan jembatan layang tersebut, pemerintah pusat akan membangun jalan elak sementara melalui ruas Wer Lah–Simpang Lancang yang kini telah masuk dalam daftar prioritas IJD Tahun Anggaran 2026.
"Saya berharap seluruh pihak terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan kepada publik harus memberikan ketenangan dan kepastian sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk Aceh," ujar HRD.
Ia juga mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPRA dari Fraksi PKB, Salihin, yang dinilai konsisten mendukung berbagai upaya masyarakat Gayo dalam memperjuangkan penanganan jalan dan jembatan di lintas tengah Aceh.
"Jalan Enang-Enang bukan sekadar akses transportasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo," pungkas HRD. (red)
