Pelaku Usaha Lokal Mengeluh, Anggota DPRA Minta Pemkab Bireuen Evaluasi Izin Alfamart di Peusangan
Anggota DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar.
Trend Rakyat | Bireuen – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bireuen, Rusyidi Mukhtar, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mengevaluasi izin operasional gerai Alfamart yang terus bertambah di Kecamatan Peusangan, khususnya di Kota Matang Glp Dua dan sejumlah gampong.
Menurut Rusyidi, keberadaan minimarket modern tersebut dinilai mulai memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, seperti toko kelontong dan kios yang telah lama menjadi sumber penghidupan warga.
"Selama ini, saya banyak menerima laporan dari pelaku usaha di tingkat kecamatan maupun gampong. Mereka mengeluhkan kehadiran Alfamart yang dinilai semakin mengganggu usaha kecil milik masyarakat," kata Rusyidi kepada media ini, Jumat (17/7).
Politikus yang akrab disapa Ceulangiek itu menilai, Pemkab Bireuen perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian izin usaha minimarket modern. Bahkan, menurutnya, pencabutan izin terhadap sebagian gerai dapat menjadi salah satu langkah untuk melindungi pelaku usaha lokal.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mencabut sebagian izin usaha Alfamart untuk menyelamatkan pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain menyoroti dampak ekonomi, Rusyidi juga mengaku menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan di salah satu gerai Alfamart yang berada di Kota Matang Glp Dua. Ia menyebut adanya dugaan perselisihan antara karyawan gerai dengan warga yang memarkirkan kendaraan di depan lokasi usaha.
"Ini sering terjadi di Alfamart Kota Matang Glp Dua. Mereka sering adu mulut dengan orang yang memarkirkan kendaraan di depan toko. Padahal Alfamart hanya menyewa ruko, bukan sampai ke badan jalan," kata Rusyidi.
Atas dasar itu, ia meminta Pemkab Bireuen tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan gerai minimarket modern, khususnya di Kecamatan Peusangan, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.
"Sebelum usaha masyarakat lokal mati, alangkah baiknya Pemkab Bireuen segera mengevaluasi, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin Alfamart yang ada di Peusangan," tegasnya. (red)
