Rp98,7 Juta Dikembalikan, Kejari Bireuen Hentikan Sementara Penyelidikan Kasus Korupsi Baitul Mal
 |
| Sekretariat Baitul Mal, M Zubir, bersama Dewan Pengawas Baitul Mal, Tgk Nazaruddin, mengembalikan kerugian keuangan negara Rp98,7 juta kepada Kajari Bireuen, Yarnes, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M Riko Ari Pratama, dalam sebuah prosesi di Aula Kejari Bireuen, Selasa (31/3). Fadjar/Trend Rakyat |
TrendRakyat | Bireuen - Penyelidikan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen tahun 2024 untuk sementara dihentikan setelah kerugian keuangan negara sebesar Rp98,7 juta dikembalikan.
Pengembalian uang tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Yarnes, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus M Riko Ari Pratama, dalam sebuah prosesi di Aula Kejari Bireuen, Selasa (31/3). Prosesi acara tersebut urut dihadiri perwakilan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen.
Dana sebesar Rp98.700.000 itu, merupakan hasil temuan audit investigatif Inspektorat Kabupaten Bireuen atas pengelolaan anggaran zakat dan infak tahun 2024. Uang diserahkan oleh Sekretariat Baitul Mal, M Zubir, dan disaksikan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal, Tgk Nazaruddin.
Usai menerima pengembalian tersebut, Kejaksaan Negeri Bireuen langsung menyerahkan dana itu kepada BPKD untuk disetorkan ke kas daerah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
“Dengan telah dikembalikannya kerugian negara, proses penyelidikan untuk sementara dihentikan,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi Kejari Bireuen.
Meski demikian, Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar berjalan transparan dan akuntabel. Penegakan hukum, menurut Kejari, tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana publik, termasuk zakat dan infak, menuntut kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi anggaran, langkah pengembalian kerugian negara dinilai sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (fadjar)
