OPINI: Bupati, Keluarga, dan Proyek, "Bau Konflik Kepentingan di Bireuen"
Ditulis oleh: Zulfikar Muhammad (Advokat/Pengacara)
TrendRakyat | Bireuen - Isu konflik kepentingan kembali menghantui Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan keterlibatan keluarga Bupati dalam proyek-proyek fisik daerah, sebuah praktik yang, jika benar, mencederai prinsip dasar pemerintahan yang bersih.
Masalahnya bukan sekadar benar atau tidaknya pelanggaran hukum. Dalam tata kelola pemerintahan modern, persepsi publik tentang ketidakadilan saja sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan. Ketika kekuasaan bertemu kepentingan keluarga dalam bisnis proyek pemerintah, independensi kebijakan patut dipertanyakan.
Dugaan bahwa Direktur PT Takabeya merupakan anak kandung Bupati memperkuat kecurigaan. Jika perusahaan tersebut ikut mengerjakan proyek daerah, maka ini bukan lagi potensi konflik kepentingan, melainkan indikasi serius konflik struktural.
Hukum sebenarnya sudah jelas. Larangan nepotisme dan kewajiban menghindari konflik kepentingan diatur tegas dalam perundang-undangan. Masalahnya tinggal satu: dijalankan atau tidak?
Pengadaan proyek pemerintah semestinya transparan dan kompetitif. Namun dalam praktik yang sarat relasi kuasa, tender kerap hanya formalitas. Pemenang bisa “diatur” sejak awal, sementara prosedur dipakai sebagai tameng legalitas.
Dampaknya luas. Birokrasi kehilangan independensi, ASN memilih aman, dan fungsi pengawasan internal melemah. Pemerintahan pun bergeser dari melayani publik menjadi melayani kepentingan kekuasaan.
Di titik ini, peran Sekda menjadi krusial. Bireuen membutuhkan figur yang berani menjaga integritas birokrasi, bukan sekadar loyal, tetapi juga independen dari tekanan politik dan relasi bisnis.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan: konflik kepentingan yang dibiarkan hampir selalu berujung masalah hukum. Bireuen tidak perlu menunggu sampai itu terjadi.
Solusinya sederhana tapi sering dihindari: transparansi total. Buka proses tender ke publik, peserta, penilaian, pemenang, hingga potensi afiliasi. Jika bersih, tak ada alasan untuk tertutup.
Namun jika ada yang disembunyikan, publik berhak curiga.
Pada akhirnya, ini bukan soal individu, melainkan arah masa depan Bireuen: berdiri di atas integritas, atau terus terjebak dalam lingkaran kekuasaan dan kepentingan keluarga. Jika kepercayaan publik runtuh, jabatan setinggi apa pun tak akan mampu menopangnya. (rel)
