JKA Jadi “Api Politik”, Gubernur Aceh Diminta Evaluasi Kebijakan
Ketua JASA Bireuen, Tgk Mauliadi SH.
TrendRakyat | Bireuen - Polemik kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian berkembang dan menjelma menjadi isu politik yang memanas di tengah masyarakat. Kebijakan yang disebut mengalami pembatasan atau penyesuaian terhadap penerima manfaat itu kini menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Ketua Jaringan Aneuk Suhada (JASA) Bireuen, Tgk Muliadi SH, menilai persoalan JKA tidak lagi sekadar isu teknis dalam administrasi layanan kesehatan. Menurutnya, situasi ini telah berubah menjadi “api politik” yang berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera ditangani secara bijak oleh Pemerintah Aceh.
“JKA ini sudah menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Jika tidak segera dievaluasi secara serius, hal ini bisa memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya kepada TrendRakyat.Id, Selasa (14/04/2026).
Ia menegaskan, Gubernur Aceh perlu mengambil langkah cepat, transparan, dan terbuka dalam mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan JKA.
Selain itu, Muliadi juga menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan kebijakan tersebut. Kondisi ini dinilai memicu beragam tafsir serta kegelisahan di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan dan keberpihakan. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan dalam urusan kesehatan,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah. Pada akhirnya, hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik di Aceh.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Aceh belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang berkembang maupun kejelasan arah kebijakan JKA ke depan.
Situasi ini membuat isu JKA semakin menjadi perhatian luas, tidak hanya dalam konteks kebijakan kesehatan, tetapi juga dalam dinamika politik daerah yang tengah menghangat. (red)
