IPPD Bireuen Bantah Isu Disabilitas Digiring dalam Aksi, Tegaskan Hadir atas Kesadaran Sendiri
Ketua IPPD Bireuen, Suryadi Ishak
TrendRakyat | Bireuen - Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas (IPPD) Kabupaten Bireuen, membantah secara tegas tudingan yang menyebut penyandang disabilitas “digiring” atau “ditipu” untuk ikut dalam aksi damai menuntut pemenuhan hak korban banjir yang berlangsung pada 6 April 2026 kemarin di halaman kantor Bupati Bireuen.
Ketua IPPD Bireuen, Suryadi Ishak, dalam siaran persnya, Selasa (07/04/2026) menegaskan, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam aksi tersebut murni atas kesadaran dan kehendak sendiri, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
“Kami datang sendiri. Kami hadir dengan kesadaran penuh. Kami ikut karena kami juga korban dan kami juga memiliki hak,” ujar Suryadi.
Ia menilai informasi yang beredar terkait adanya pihak yang menggiring atau menjanjikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, itu tidak benar dan sangat merugikan.
“Tidak ada bantuan seperti yang dituduhkan. Isu tersebut sangat melukai kami, seolah-olah kami tidak mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri,” tegasnya.
Suryadi juga mengungkapkan bahwa justru pihaknya yang meminta kepada panitia aksi agar menyediakan ruang khusus bagi penyandang disabilitas. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa mereka merupakan bagian aktif dalam perjuangan, bukan sekadar objek.
Lebih lanjut, IPPD Bireuen menyayangkan adanya pernyataan dari sejumlah oknum, termasuk yang mengatasnamakan pemerintah, yang dinilai telah menggiring opini publik secara tidak tepat.
“Kami meminta kepada semua pihak, termasuk media, untuk tidak memutarbalikkan fakta dan tidak menjadikan disabilitas sebagai alat untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas dalam aksi tersebut juga didasari oleh pengalaman selama ini yang kerap merasa diabaikan, terutama dalam kebijakan penanganan bencana seperti banjir.
“Kami sering dinomorduakan. Kami lelah diabaikan. Karena itu kami hadir untuk menyuarakan hak kami kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang baru terbentuk pada 10 Juni 2025 lalu, IPPD Bireuen berkomitmen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas serta mendorong pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bireuen.
“Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas, serta mendorong lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas,” pungkas Suryadi.
IPPD Bireuen juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang berbicara atau membuat narasi tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan mereka secara langsung. “Kami bukan alat. Kami manusia. Kami punya suara, dan kami tidak akan diam jika ditindas, apalagi difitnah,” tegasnya. (red)
