Bupati Diminta Jangan Hilang Semangat Bekerja, Pengungsi di Kantor Bupati Bireuen Masih Butuh Kepastian

Anggota DPRA asal Bireuen, Rusyidi Mukhtar (Ceulangiek)

TrendRakyat – Pernyataan Bupati Bireuen, Mukhlis, yang mengaku kehilangan semangat bekerja akibat hujatan dari pemberitaan media, pada saat acara buka puasa bersama wartawan di Pendopo Bupati Bireuen pada Rabu, 18 Maret 2026 kemarin, mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek.

Saat itu, Bupati Mukhlis dihadapan insan pers menyebutkan bahwa dirinya hilang semangat bekerja jika selalu dihujat. Ia berharap, media dapat menyampaikan kritik yang membangun serta disertai solusi, bukan sekadar hujatan. 

“Kalau saya hilang semangat dalam bekerja akibat hujatan itu, maka masyarakat juga yang menjadi korban,” ujarnya di momentum buka puasa bersama tersebut.

Menanggapi keluhan Bupati Bireuen, Ceulangiek mengingatkan agar kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas, terutama dalam penanganan bencana. Karena hingga saat ini, para korban yang berada di tenda pengungsian di halaman Kantor Bupati Bireuen masih belum mendapatkan kepastian.

“Korban bencana masih membutuhkan kehadiran dan perhatian bupati. Jangan dulu hilang semangat bekerja. Mereka hingga kini belum mendapatkan kepastian,” ujar Ceulangiek kepada TrendRakyat, Minggu (22/3).

Ia menegaskan, dalam situasi krisis, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, dan tangguh terhadap kondisi masyarakat. “Jika ada kritik, seharusnya direspons dengan baik, karena tujuannya untuk perbaikan. Media menulis berdasarkan fakta di lapangan, bukan untuk menghujat. Jadi, kepala daerah harus memberikan penilaian yang positif,” sebutnya.

Ceulangiek juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. Ia menilai, tanpa dialog langsung dengan korban, solusi yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran.

“Dalam mengambil kebijakan, kepala daerah harus turun langsung berdialog dengan korban banjir, tanyakan langsung terkait keinginan mereka, akan sulit menemukan solusi yang tepat jika tidak ada musyawarah dengan yang terdampak. Informasi dari tim tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan,” tegas Ceulangiek.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat belum memahami mekanisme bantuan. Ia juga mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai belum tertangani secara optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), hunian sementara (Huntara) yang tak kunjung diusulkan untuk pembangunan, pendataan korban bencana yang belum akurat, serta belum adanya langkah konkret pembangunan hunian tetap (Huntap).

“Menjadi pemimpin itu penuh risiko, tantangan, dan sorotan. Keberanian menghadapi kritik adalah bagian dari tanggung jawab kepala daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Balai Desa Kantor Camat Peusangan pada Minggu, 15 Februari 2026 lalu, Ceulangiek juga pernah menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi bupati, melainkan milik seluruh masyarakat.

“Mohon maaf, Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi bupati, tetapi milik bersama. Kita harus bekerja sama dalam pembangunan, terutama dalam pemulihan pascabencana,” ujarnya di ketika itu.

Menurutnya, penanganan bencana dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPRA, DPRK, DPR RI, hingga DPD RI asal Bireuen.

“Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci percepatan pemulihan. Jadi, perlu musyawarah dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (red)