Bupati Bireuen Mengaku Hilang Semangat Bekerja Akibat Hujatan Media, DPR RI: Jangan Alergi Pemberitaan
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD) |
TrendRakyat – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud atau yang akrap disapa HRD, menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, yang mengaku kehilangan semangat bekerja akibat kritik dan hujatan dari media.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhlis saat acara buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu (18/3) sore.
Dalam kesempatan itu, Mukhlis berharap media dapat menyampaikan kritik yang bersifat membangun dan disertai solusi, bukan sekadar hujatan.
“Kalau saya hilang semangat dalam bekerja akibat hujatan-hujatan itu, maka masyarakat juga yang jadi korban,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ruslan menegaskan bahwa kritik publik, khususnya di tengah situasi bencana, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, bukan dianggap sebagai tekanan yang melemahkan kinerja. Apalagi mengatakan dengan sebutan hujatan dari pemberitaan media.
“Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Ini juga bukan soal lawan politik. Media menulis apa yang terjadi di lapangan untuk mengabarkan, bukan tujuan menghujat,” kata HRD kepada awak media di Bireuen, Kamis (19/3).
Ia menilai, kritik yang berkembang di tengah masyarakat dan media mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan.
Ruslan juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara kepala daerah dan masyarakat terdampak. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan laporan internal tidak cukup untuk memahami kondisi riil.
“Jika kepala daerah tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat korban banjir dan bermusyawarah di desa, maka akan sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima hanya dari tim tertentu, dan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai memperkeruh situasi. Banyak masyarakat belum memahami mekanisme bantuan akibat minimnya sosialisasi langsung.
Ruslan turut mengungkap sejumlah persoalan teknis yang belum tertangani optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), pendataan korban yang belum akurat, serta belum adanya langkah konkret pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai tahap menuju hunian tetap (huntap).
Ia menjelaskan, dalam sistem penanggulangan bencana, status bencana sangat menentukan pola penanganan dan keterlibatan pemerintah pusat. Untuk bencana berstatus daerah, tanggung jawab utama berada pada pemerintah kabupaten/kota.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap dapat memberikan bantuan melalui berbagai skema, selama pemerintah daerah aktif mengajukan permohonan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
“Pemerintah pusat bukan tidak hadir, tetapi mekanismenya harus melalui usulan dari daerah. Artinya, daerah harus cepat, tepat, dan aktif. Jika tidak, bantuan juga akan terlambat,” jelasnya.
Menurut Ruslan, pemerintah pusat pada prinsipnya siap memberikan dukungan penuh, namun hal tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kinerja pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat pasti all out membantu daerah, tapi syaratnya jelas: administrasi harus cepat, data harus akurat, dan usulan harus lengkap. Kalau itu tidak dipenuhi, jangan berharap bantuan bisa maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran Bupati Bireuen saat ini sangat krusial sebagai pengambil keputusan utama di daerah.
“Jadi kuncinya ada di daerah. Jika administrasi lambat, data tidak akurat, dan koordinasi lemah, maka bantuan dari pusat juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Ruslan juga mengingatkan bahwa kepala daerah dituntut sigap, cepat mengambil keputusan, serta hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya menunggu laporan dari balik meja.
Dalam sistem pemerintahan yang terbuka, lanjutnya, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dan harus diterima dengan lapang dada.
“Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan yang bisa sesuka hati membuat SOP. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Sebagai penutup, ia mengibaratkan kepemimpinan dalam situasi krisis seperti berjalan di tepi jurang.
“Kalau takut jatuh, jangan bermain di atas tebing. Artinya, menjadi pemimpin itu penuh risiko dan sorotan. Keberanian menghadapi kritik adalah bagian dari tanggung jawab,” pungkasnya.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk turun langsung, mendengar masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat dan akurat.
“Jika itu tidak dilakukan, persoalan akan terus berlarut, dan masyarakatlah yang akan menjadi korban,” tutupnya. (red)
