Bupati Mukhlis dan PMI Bireuen Perkuat Sinergi Kemanusiaan, Siapkan Pelantikan Pengurus 2026–2031

Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam (28/8/2026).

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Pemkab Bireuen dan PMI serta membahas persiapan pelantikan Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, S.H., M.M., bersama jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI. Bupati Mukhlis hadir dalam kapasitasnya sebagai Pelindung PMI Kabupaten Bireuen.

Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa pemerintah daerah, PMI, relawan dan seluruh elemen masyarakat perlu berjalan bersama dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan mengayomi masyarakat, terutama ketika terjadi kondisi darurat maupun dalam proses pemulihan pascabencana.

“Saya selaku bupati dan kepala daerah sudah semestinya mengayomi, apalagi ini menyangkut misi kemanusiaan,” ujar Mukhlis.

Mukhlis juga menjelaskan mengenai mekanisme dukungan anggaran dan bantuan pascabanjir yang sebagian bersumber dari kementerian dan lembaga terkait. Masing-masing bantuan memiliki mekanisme serta leading sector yang berbeda.

Karena itu, kata dia, pemahaman yang utuh mengenai mekanisme tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat proses penanganan maupun pemulihan pascabencana.

Di tengah berbagai agenda pemerintahan dan proses pemulihan pascabanjir, Bupati Mukhlis juga membuka ruang koordinasi yang lebih luas bagi PMI untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan PMI tidak hanya terjalin ketika terjadi bencana, tetapi juga dalam berbagai program kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

*PMI Siap Perkuat Kolaborasi

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Bupati Mukhlis terhadap PMI.

Menurut Edi, kehadiran kepala daerah bersama masyarakat dan relawan, termasuk dalam penanganan banjir, menjadi gambaran bahwa pemerintah dan gerakan kemanusiaan dapat berjalan beriringan.

Ia juga menilai penggunaan jersey PMI oleh Bupati Mukhlis ketika bersama para relawan menjadi simbol sederhana, namun memiliki makna kuat mengenai kedekatan kepala daerah dengan gerakan kemanusiaan.

“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Edi.

Edi menegaskan, PMI bukan ruang untuk mempertajam perbedaan, melainkan wadah untuk menyatukan berbagai kekuatan dalam satu tujuan, yakni kemanusiaan.

Menurutnya, semangat tersebut juga tercermin dalam komposisi kepengurusan PMI Bireuen masa bakti 2026–2031 yang berasal dari berbagai latar belakang dan unsur masyarakat.

Perbedaan pandangan, pilihan maupun latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mengabdi kepada masyarakat. Di PMI, kepentingan kemanusiaan harus ditempatkan di atas segala perbedaan.

*Matangkan Pelantikan Pengurus

Dalam pertemuan tersebut, Edi Saputra turut menyampaikan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang akan dilantik.

Terkait rencana pelantikan, Bupati Mukhlis meminta panitia terlebih dahulu menyusun konsep dan rundown kegiatan secara lengkap sebelum menetapkan waktu pelaksanaan.

Sebelumnya, PMI mengusulkan agar pelantikan dikemas di ruang terbuka. Konsep tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kemanusiaan PMI kepada masyarakat Bireuen.

PMI juga berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta menyampaikan informasi secara lebih utuh terkait berbagai persoalan kemanusiaan dan penanganan pascabencana.

Pertemuan Bupati Bireuen Mukhlis dan Ketua PMI Bireuen Edi Saputra tersebut pun menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah dan kerja kemanusiaan akan semakin kuat ketika pemerintah dan masyarakat sipil berjalan dalam satu irama.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam memastikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sementara PMI hadir melalui kekuatan relawan dan gerakan kemanusiaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan segera dilantiknya kepengurusan PMI Bireuen masa bakti 2026–2031, sinergi tersebut diharapkan semakin kuat sehingga PMI mampu tampil lebih responsif, profesional, inklusif dan dekat dengan masyarakat. Sebab, jabatan merupakan amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kemanusiaan merupakan panggilan untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. (rel)